Dinasty Han

Dinasty Han adalah salah satu dari Tiga Dinasty terkuat dan berpengaruh di China dalam catatan sejarah China, karena pengaruhnya yang besar, Etnis mayoritas di China sekarang ini menyebut diri mereka orang-orang Han.

“Cina

China is a country in East Asia whose culture is considered the oldest, still extant, in the world. The name `China’ comes from the Sanskrit Cina (derived from the name of the Chinese Qin Dynasty, pronounced `Chin’) which was translated as `Cin’ by the Persians and seems to have become popularized through trade along the Silk Road from China to the rest of the world.

Orde Lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.

Agama Masyarakat Persia

Peradaban Persia telah memperkenalkan tiga agama utama yaitu Zoroastrianisme, Manikeanisme, dan Bahá'í.

Candi Sukuh

Nama Sukuh diambil dari nama Bukit Sukuh tempat candi itu berada .Di samping Bukit Sukuh ada Bukit Tambak, dan Bukit Pringgondani. Sedangkan nama sukuh sendiri dari kerthabasanya memiliki 3 arti, yang pertama, “kesusu waton bakuh” atau tergesa-gesa asalkan kuat.


counters

Senin, 19 Mei 2014

Dinasty Han

Dinasty Han adalah salah satu dari Tiga Dinasty terkuat dan berpengaruh di China dalam catatan sejarah China, karena pengaruhnya yang besar, Etnis mayoritas di China sekarang ini menyebut diri mereka orang-orang Han.
Dinasty Han mengalami kemerosotan sejak tahun 100-SM karena kaisar-kaisar penguasa yang tidak cakap memerintah dan pembusukan di dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa pemberontakan petani terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap kekaisaran. Namun ketidakmampuan kaisar lebih parah dipergunakan oleh para kasim (orang laki-laki yang di kebiri Untuk dijadikan pelayan istana) untuk menggabungkan kekuasaan di tangan mereka. Penghujung Dinasti Han memang adalah sebuah masa yang didominasi oleh pemerintahan kasim.

PETA KEKUASAAN DINASTY HAN
Sejak Kaisar Hedi, kaisar-kaisar selanjutnya naik tahta pada masa kanak-kanak. Ini menyebabkan tidak ada pemerintahan yang stabil dan kuat karena pemerintahan dijalankan oleh kasim-kasim dan keluarga kaisar lainnya yang kemudian melakukan kudeta untuk menyingkirkan kaisar yang tengah beranjak dewasa guna melanggengkan kekuasaan mereka. Ini menyebabkan lingkaran setan yang kemudian makin memurukkan situasi Dinasti Han. Pada penghujung dinasti Han muncul pemberontakan selendang kuning atau yang lebih dikenal dengan pemberontakan surban kuning, yang dipimpin oleh Zhang Jiao beserta antek-anteknya mereka menduduki wilayah Yu Zhou, Xu Zhou, dan Yan Zhou. Untuk menumpas pemberontakan yang muncul maka pemerintah dinasti Han menobatkan He Jin sebagai Jendral besar sekaligus perdana menteri. Selama kurang lebih 8 tahun, He jin masih tidak dapat menumpas pemberontakan.
Pada tahun 189-SM, sesaat setelah Kaisar Lingdi mangkat, para menteri kemudian merencanakan untuk membunuh Jenderal He Jin, paman dari anak Kaisar Lingdi. Ini dimaksudkan untuk mencegah He Jin mengangkat Liu Bian (putra Kaisar Lingdi) sebagai kaisar pewaris tahta. Rencana ini diketahui oleh He Jin yang kemudian segera melantik Liu Bian sebagai pewaris tahta dengan gelar Shaodi pada April 189-SM. Selain itu, He Jin juga memerintahkan Dong Zhuo (seorang negarawan pada zaman dinasty Han) untuk kembali ke ibu kota Luoyang untuk menghabisi para menteri serta kasim yang ingin merebut kekuasaan itu. Sebelum Dong Zhuo sampai, He Jin sudah dibunuh dahulu oleh para menteri di dalam istana.
Yuan Shao (penguasa daerah utara Tiongkok) kemudian mengambil inisiatif menyerang istana dan memerintahkan pembunuhan sebagian menteri dan kasim yang dituduh berkomplot merebut kekuasaan kekaisaran. Namun, menteri lainnya menyandera Kaisar Shaodi dan adiknya Liu Xie ke luar istana. Dong Zhuo mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan kompolotan menteri tadi dan menyelamatkan kaisar. Dengan kaisar di bawah pengaturannya, Dong Zhuo kemudian memulai kelalimannya.
Dong Zhuo mulai menyiapkan strateginya untuk mengontrol kekuasaan kekaisaran di Cina dengan membatasi wewenang kekuasaan Kaisar Shaodi. Ia lalu menghasut Lu Bu (Panglima jenderal Dinasty Han) untuk membunuh ayah angkatnya, Ding Yuan dan merebut seluruh kekuatan militernya untuk memperkuat diri sendiri. Yuan Shao juga diusir olehnya dari Luoyang. Ia membatasi wewenang para menteri dan memusatkan kekuasaan di tangannya, setelah itu, Kaisar Shaodi diturunkan dari tahta untuk kemudian digantikan oleh adiknya Liu Xie yang menjadi kaisar dengan gelar Xiandi pada September 189-SM. Sejarahwan beranggapan bahwa momentum ini adalah awal Zaman Tiga Negara.
PETA PROVINCI
Yuan Shao kemudian menghimbau para jenderal penguasa daerah untuk melawan kelaliman Dong Zhuo. Usahanya membawa hasil 11 batalyon militer beraliansi untuk melakukan agresi ke Luoyang guna menumbangkan rezim Dong Zhuo. Yuan Shao memimpin aliansi yang kemudian dinamakan sebagai Tentara Pintu Timur. Dong Zhuo merasa takut dan membunuh bekas kaisar Shaodi, membumi-hanguskan dan merampok penduduk Luoyang, menyandera Kaisar Xiandi dan memindahkan ibu kota ke Chang'an sekarang kota Xi'an.
Dalam pelariannya, Dong Zhuo diserang oleh Cao Cao (pejabat Qingzhou wilayah utara Tiongkok) dan Sun Jian yang tergabung dalam Tentara Pintu Timur, namun sayang karena ada kecemburuan di dalam aliansi menyebabkan tidak ada bantuan dari jenderal lainnya yang tidak ingin melihat keberhasilan mereka berdua. Aliansi ini kemudian bubar dan Dong Zhuo meneruskan kelalimannya di Chang'an.
Akhirnya, pada tahun 192-SM, menteri istana bernama Wang Yun bersama Lu Bu menghabisi nyawa Dong Zhuo di Chang'an. Ini mengakibatkan bawahan Dong Zhuo, Li Jue menyerang istana dan membunuh Wang Yun serta mengusir Lu Bu. Dan Li Jue melanjutkan kelaliman pemerintahan Dong Zhuo.
Setelah Dong Zhuo berhasil dijatuhkan, Dinasti Han makin melemah karena kehilangan kewibawaan kekaisaran. Melemahnya kekuasaan istana menyebabkan para gubernur dan penguasa daerah memperkuat diri sendiri dan menjadi raja kecil di wilayah mereka. Ini menyebabkan munculnya persaingan  antar raja-raja perang satu wilayah dengan wilayah lainnya. peristiwa inilah yang akhirnya dikenal dengan nama zaman tiga negara. yang menyebabkan runtuhnya Dinasty Han yang terakhir.

Senin, 12 Mei 2014

Cina




China is a country in East Asia whose culture is considered the oldest, still extant, in the world. The name `China’ comes from the Sanskrit Cina (derived from the name of the Chinese Qin Dynasty, pronounced `Chin’) which was translated as `Cin’ by the Persians and seems to have become popularized through trade along the Silk Road from China to the rest of the world. The Romans and the Greeks knew the country as `Seres’, “the land where silk comes from”. The name `China’ does not appear in print in the west until 1516 CE in Barbosa’s journals narrating his travels in the east (though the Europeans had long known of China through trade via the Silk Road). Marco Polo, the famous explorer who familiarized China to Europe in the 13th century CE, referred to the land as `Cathay’. In Mandarin Chinese, the country is known as `Zhongguo” meaning `central state’ or `middle empire’.
Pre-History
Well before the advent of recognizable civilization in the region, the land was occupied by hominids. Peking Man, a skull fossil discovered in 1927 CE near Beijing, lived in the area between 700,000 to 200,000 years ago and Yuanmou Man, whose remains were found in Yuanmou in 1965 CE, inhabited the land 1.7 million years ago. Evidence uncovered with these finds shows that these early inhabitants knew how to fashion stone tools and use fire. While it is commonly accepted that human beings originated in Africa and then migrated to other points around the globe, China’s paleoanthropologists “support the theory of `regional evolution’ of the origin of man” (China.org) which claims an independent basis for the birth of mankind. “The Shu Ape, a primate weighing only 100 to 150 grams and being similar to a mouse in size, lived [in China] in the Middle Eocene Epoch 4.5 to 4 million years ago. Its discovery posed a great challenge to the theory of African origin of the human race” (China.org). This challenge is considered plausible due to genetic links between the Shu Ape fossil and both advanced and lower primates, standing, then, as a `missing link’ in the evolutionary process. However one interprets this data (the Chinese conclusions have been disputed by the international community), the solid evidence provided by other finds substantiates a very ancient lineage of hominids and human beings in China and a high level of sophistication in early culture. One example of this is Banpo Village, near Xi’an, discovered in 1953 CE.  Banpo is a Neolithic village which was inhabited between 4500 and 3750 BCE and comprises 45 houses with floors sunk into the ground for greater stability. A trench encircling the village provided both protection from attack and drainage while man-made caves dug underground were used to store food. The design of the village, and the artifacts discovered there (such as pottery and tools), argue for a very advanced culture at the time it was constructed.
It has generally been accepted that the Chinese `Cradle of Civilization’ is the Yellow River Valley which gave rise to villages sometime around 5000 BCE. While this has been disputed, and arguments have been made for a more wide-spread development of communities, there is no doubt that the Henan province, in the Yellow River Valley, was the site of many early villages and farming communities. In 2001 CE, archaeologists uncovered two skeletons “buried in a collapsed house, which was covered with a thick layer of silt deposits from the Yellow River. In the layer of deposits, archaeologists found more than 20 skeletons, an altar, a square, pottery, and stone and jade utensils” (Chinapage.org). This site was only one of many prehistoric villages in the area.
The First Dynasties
Yu the Great was so focused on his work that it was said he did not return home once in all those years, even though he seems to have passed by his house on at least three occasions...
From these small villages and farming communities grew centralized government; the first of which was the prehistoric Xia Dynasty (c. 2070-1600 BCE). The Xia Dynasty was considered, for many years, more myth than fact until excavations in the 1960’s and 1970’s CE uncovered sites which argued strongly for its existence. Bronze works and tombs clearly point to an evolutionary period of development between disparate Stone Age villages and a recognizable cohesive civilization. The dynasty was founded by Yu the Great who worked relentlessly for thirteen years to control the flooding of the Yellow River which routinely destroyed the farmer’s crops. He was so focused on his work that it was said he did not return home once in all those years, even though he seems to have passed by his house on at least three occasions, and this dedication inspired others to follow him. After he had controlled the flooding, Yu conquered the Sanmiao tribes and was named successor (by the then-ruler, Shun),  reigning until his death. Yu established the hereditary system of succession and, so, the concept of dynasty which has become most familiar. The ruling class and the elite lived in urban clusters while the peasant population, which supported their lifestyle, remained largely agrarian, living in rural areas. Yu’s son, Qi, ruled after him and power remained in the hands of the family until the last Xia ruler, Jie, was overthrown by Tang who established the Shang Dynasty (1600-1046 BCE).

Tang was from the kingdom of Shang. The dates popularly assigned to him (1675-1646 BCE) do not in any way correspond to the known events in which he took part and must be considered erroneous. What is known is that he was the ruler, or at least a very important personage, in the kingdom of Shang who, around 1600 BCE, led a revolt against Jie and defeated his forces at the Battle of Mingtiao. The extravagance of the Xia court, and the resultant burden on the populace, is thought to have led to this uprising. Tang then assumed leadership of the land, lowered taxes, suspended the grandiose building projects begun by Jie (which were draining the kingdoms of resources) and ruled with such wisdom and efficiency that art and culture were allowed to flourish. Writing developed under the Shang Dynasty as well as bronze metallurgy, architecture, and religion.
Prior to the Shang, the people worshipped many gods with one supreme god, Shangti, as head of the pantheon (the same pattern found in other cultures). Shangti was considered `the great ancestor’ who presided over victory in war, agriculture, the weather, and good government. Because he was so remote and so busy, however, the people seem to have required more immediate intercessors for their needs and so the practice of ancestor worship began. When someone died, it was thought, they attained divine powers and could be called upon for assistance in times of need (similar to the Roman belief in the Parentes). This practice led to highly sophisticated rituals dedicated to appeasing the spirits of the ancestors which eventually included ornate burials in grand tombs filled with all one would need to enjoy a comfortable afterlife. The king, in addition to his secular duties, served as chief officiate and mediator between the living and the dead and his rule was considered ordained by divine law. Although the famous Mandate of Heaven was developed by the later Zhou Dynasty, the idea of linking a just ruler with divine will has its roots in the beliefs fostered by the Shang.
The Zhou Dynasty
Around the year 1046 BCE, King Wu, of the province of Zhou, rebelled against King Zhou of Shang and defeated his forces at the Battle of Muye, establishing the Zhou Dynasty (c. 1046- 226 BCE). 1046-771 BCE marks the Western Zhou Period while 771-226 BCE marks the Eastern Zhou. The Mandate of Heaven was invoked by the Duke of Zhou, King Wu’s younger brother, to legitimize the revolt as he felt the Shang were no longer acting in the interests of the people. The Mandate of Heaven was thus defined as the gods’ blessing on a just ruler and rule by divine mandate. When the government no longer served the will of the gods, that government would be overthrown. Further, it was stipulated that there could be only one legitimate ruler of China and that his rule should be legitimized by his proper conduct as a steward of the lands entrusted him by heaven. Rule could be passed from father to son but only if the child possessed the necessary virtue to rule. This mandate would later be often manipulated by various rulers entrusting succession to unworthy progeny.
Under the Zhou, culture flourished and civilization spread. Writing was codified and iron metallurgy became increasingly sophisticated. The greatest and best known Chinese philosophers and poets, Confucius, Mencius, Mo Ti (Mot Zu), Lao-Tzu, Tao Chien, and the military strategist Sun-Tzu (if he existed as depicted), all come from the Zhou period in China and the time of the Hundred Schools of Thought. The chariot, which was introduced to the land under the Shang, became more fully developed by the Zhou. It should be noted that these periods and dynasties did not begin nor end as neatly as they seem to in history books and the Zhou Dynasty shared many qualities with the Shang (including language and religion). While historians find it necessary, for clarity’s sake, to break events into periods, the Zhou Dynasty remained extant through the following recognized periods known as The Spring and Autumn Period and The Warring States Period.
The Spring and Autumn Period and The Warring States
During the Spring and Autumn Period (772-476 BCE and so called from the Spring and Autumn Annals, the official chronicle of the state at the time and an early source mentioning General Sun-Tzu), the Zhou government became decentralized in their move to the new capital at Luoyang, marking the end of the `Western Zhou’ period and the beginning of `Eastern Zhou’. This is the period most noted for advances in philosophy, poetry, and the arts and saw the rise of Confucian, Taoist, and Mohist thought. At the same time, however, the different states were breaking away from central rule by Luoyang and proclaiming themselves sovereign. This, then, led to the so-called Warring States Period (476-221 BCE) in which seven states fought with each other for control. The seven states were Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan, and Zhao all of whom considered themselves sovereign but none of whom felt confident in claiming the Mandate of Heaven still held by the Zhou of Luoyang. All seven of the states used the same tactics and observed the same rules of conduct in battle and so none could gain the advantage over the others. This situation was exploited by the pacifist philosopher Mo Ti, a skilled engineer, who made it his mission to provide each state with equal knowledge of fortifications and siege ladders in hopes of neutralizing any one state’s advantage and so ending the war. His efforts were unsuccessful however and, between 262 and 260 BCE, the state of Qin gained supremacy over Zhao, finally defeating them at The Battle of Changping.
A Qin statesman by the name of Shang Yang (died 338 BCE), a great believer in efficiency and law, had re-cast the Qin understanding of warfare to focus on victory at any cost. Whether Sun-Tzu or Shang Yang is to be credited with reformation of military protocol and strategy in China depends on one's acceptance of Sun-Tzu's historicity. Whether Sun-Tzu existed as people claim, however, it is very probable that Shang Yang was acquainted with the famous work, The Art of War, which bears Sun-Tzu's name as author. Prior to these reforms, warfare was considered a nobleman’s game of skill with very set rules dictated by courtesy and the perceived will of heaven. One did not attack the weak or the unprepared and one was expected to delay engagement until an opponent had mobilized and formed ranks on the field. Shang advocated total war in pursuit of victory and counselled taking the enemies’ forces by whatever means lay at hand. Shang’s principles were known in Qin, and made use of at Changping (where over 450,000 captured Zhao soldiers were executed after the battle) giving the Qin the advantage they had been waiting for. Still, they did not make further effective use of these tactics until the rise of Ying Zheng, King of Qin. Utilizing Shang’s directives, and with an army of considerable size utilizing chariots and iron weapons, Ying Zheng emerged from the Warring States conflict supreme in 221 BCE, subduing and unifying the other six states under his rule and proclaiming himself Shi Huangti -`First Emperor’ - of China.
The Qin Dynasty
Shi Huangti thus established the Qin Dynasty (221-206 BCE) which is also known as the Imperial Era in China. He ordered the destruction of the walled fortifications which had separated the different states and commissioned the building of a great wall along the northern border of his kingdom. Though little remains today of Shi Huangti’s original wall, The Great Wall of China was begun under his rule.
It stretched for over 5,000 kilometres (3,000 miles) across hill and plain, from the boundaries of Korea in the east to the troublesome Ordos Desert in the west. It was an enormous logistical undertaking, though for much of its course it incorporated lengths of earlier walls built by the separate Chinese kingdoms to defend their northern frontiers in the fourth and third centuries. (Scarre and Fagan, 382).
Shi Huangti also strengthened the infrastructure through road building which helped to increase trade through ease of travel.
Five trunk roads led from the imperial capital at Xianyang, each provided with police forces and posting stations. Most of these roads were of rammed-earth construction and were 15 metres (50 feet) wide. The longest ran southwest over 7,500 kilometres (4,500 miles) to the frontier region of Yunnan. So precipitous was the countryside that sections of the road had to be built out from vertical cliff faces on projecting timber galleries. (Scarre and Fagan, 382).
Shi Huangti also expanded the boundaries of his empire, built the Grand Canal in the south, redistributed land and, initially, was a fair and just ruler.
While he made great strides in building projects and military campaigns, his rule became increasingly characterized by a heavy hand in domestic policy. Claiming the Mandate from Heaven, he suppressed all philosophies save the Legalism which had been developed by Shang Yang and, heeding the counsel of his chief advisor, Li Siu, he ordered the destruction of any history or philosophy books which did not correspond to Legalism, his family line, the state of Qin, or himself.
Since books were then written on strips of bamboo fastened with swivel pins, and a volume might be of some weight, the scholars who sought to evade the order were put to many difficulties. A number of them were detected; tradition says that many of them were sent to labor on the Great Wall, and that four hundred and sixty were put to death. Nevertheless some of the literati memorized the complete works of Confucius and passed them on by word of mouth to equal memories. (Durant, 697).
This act, along with Shi Huangti’s suppression of general freedoms, including freedom of speech, made him progressively more unpopular.
The ancestor worship of the past, and the land of the dead, began to interest the emperor more than his realm of the living and Shi Huangti became increasingly engrossed in what this other world consisted of and how he might avoid traveling there. He seems to have developed an obsession with death, became increasingly paranoid regarding his personal safety, and ardently sought after immortality. His desire to provide for himself an afterlife commensurate with his present one led him to commission a palace built for his tomb and an army of over 8,000 terracotta warriors created to serve him in eternity. This ceramic army, buried with him, also included terracotta chariots, cavalry, a commander in chief, and assorted birds and animals. He is said to have died while on a quest for an elixir of immortality and Li Siu, hoping to gain control of the government, kept his death a secret until he could alter his will to name his pliable son, Hu-Hai, as heir. This plan proved untenable, however, as the young prince showed himself to be quite unstable, executing many, and initiating a widespread rebellion in the land. Shortly after Shi Huangti’ s death, the Qin Dynasty quickly collapsed through the intrigue and ineptitude of people like Hu-Hai, Li Siu, and another advisor, Zhao Gao, and the Han Dynasty began with the accession of Liu-Bang.
The Chu-Han Contention
With the fall of the Qin Dynasty, China was plunged into chaos. Two generals emerged among the forces which rebelled against the Qin, Prince Liu-Bang of Hanzhong and King Xiang-Yu of the state of Chu, who fought for control of the government. Xiang-Yu, who had proven himself the most formidable opponent of the Qin, awarded Liu-Bang the title of `King of the Han’ in recognition of Liu-Bang’s decisive defeat of the Qin forces in the final battle. The two former allies quickly became antagonists, however, in the power struggle known as the Chu-Han contention until Xiang-Yu negotiated the Treaty of Hong Canal and brought a temporary peace. Xiang-Yu suggested dividing China under the rule of the Chu in the east and the Han in the west but Liu-Bang wanted a united China under Han rule and, breaking the treaty, resumed hostilities. At the Battle of Gaixia in 202 BCE, Liu-Bang’s great general, Han-Xin, trapped and defeated the forces of Chu under Xiang-Yu and Liu-Bang was proclaimed emperor (known to posterity as Emperor Gaozu of Han). Xiang-Yu committed suicide but his family was allowed to live and even serve in government positions. Liu-Bang treated all of his former adversaries with respect and united the land under his rule. He pushed back the nomadic Xiongnu tribes, who had been making incursions into China, and made peace with the other states which had risen in rebellion against the failing Qin Dynasty. The Han Dynasty (which derives its name from Liu-Bang’s home in Hanzhong province) would rule China, with a brief interruption, for the next 400 years, from 202 BCE to 220 CE.
The Han Dynasty

The resultant peace initiated by Liu-Bang brought the stability necessary for culture to again thrive and grow. Trade with the west began during this time and arts and technology increased in sophistication. The Han are considered the first dynasty to write their history down but, as Shi Huangti destroyed so many of the written records of those who came before him, this claim is often disputed. There is no doubt, however, that great advances were made under the Han in every area of culture. The Yellow Emperor’s Canon of Medicine, China’s earliest written record on medicine was codified during the Han Dynasty. Gunpowder, which the Chinese had already invented, became more refined. Paper was invented at this time and writing became more sophisticated.  Liu-Bang embraced Confucianism and made it the exclusive philosophy of the government, setting a pattern which would continue on to the present day. Even so, unlike Shi Huangti, he practised tolerance for all other philosophies and, as a result, literature and education flourished under his reign. He reduced taxes and disbanded his army who, nevertheless, rallied without delay when called upon.
After his death in 195 BCE, the crown prince Liu Ying succeeded him and continued his policies. These programmes maintained stability and culture enabling the greatest of the Han emperors, Wu Ti (also known as Han Wu the Great, 141- 87 BCE), to embark on his enterprises of expansion, public works, and cultural initiatives. He sent his emissary Zhang Qian to the west in 138 BCE which resulted in the official opening of the Silk Road in 130 BCE. Confucianism was further incorporated as the official doctrine of the government and Wu Ti established schools throughout the empire to foster literacy and teach Confucian precepts. He also reformed transportation, roads, and trade and decreed many other public projects, employing millions as state workers in these undertakings. After Wu Ti, his successors, more or less, maintained his vision for China and enjoyed equal success.
Increase in wealth led to the rise of large estates and general prosperity but, for the peasants who worked the land, life became increasingly difficult. In 9 CE, the acting regent, Wang Mang, usurped control of the government claiming the Mandate of Heaven for himself and declaring an end to the Han Dynasty. Wang Mang founded the Xin Dynasty (9-23 CE) on a platform of extensive land reform and redistribution of wealth. He initially had enormous support from the peasant population and was opposed by the landowners. His programmes, however, were poorly conceived and executed resulting in widespread unemployment and resentment. Uprisings, and extensive flooding of the Yellow River, further destabilized Wang Mang’s rule and he was assassinated by an angry mob of the peasants on whose behalf he had ostensibly seized the government and initiated his reforms.
The Fall of Han and Rise of Xin Dynasty
The rise of the Xin Dynasty ended the period known as Western Han and its demise led to the establishment of the Eastern Han period. Emperor Guang-Wu returned the lands to the wealthy estate owners and restored order in the land, maintaining the policies of the earlier Western Han rulers. Guang-Wu, in reclaiming lands lost under the Xin Dynasty, was forced to spend much of his time putting down rebellions and re-establishing Chinese rule in the regions of modern-day Korea and Vietnam. The Trung Sisters Rebellion of 39 CE, led by two sisters, required “ten odd thousands of men” (according to the official state record of Han) and four years to put down. Even so, the emperor consolidated his rule and even expanded his boundaries, providing stability which gave rise to an increase in trade and prosperity. By the time of the Emperor Zhang (75-88 CE), China was so prosperous that it was partners in trade with all the major nations of the day and continued in this way after his death. The Romans under Marcus Aurelius, in 166 CE, considered Chinese silk more precious than gold and paid China whatever price was asked.
Disputes between the landed gentry and the peasants, however, continued to cause problems for the government as exemplified in the Yellow Turban Rebellion and the Five Pecks of Rice Rebellion (both in 184 CE). While the Five Pecks of Rice Rebellion began as a religious conflict, it involved a large number of the peasant class at odds with the Confucian ideals of the government and the elite. The power of the government to control the people began to disintegrate until full-scale rebellion erupted. The rebel generals Cao-Cao and Yuan-Shao then fought each other for control of the land with Cao-Cao emerging victorious. Cao was then defeated at the Battle of Red Cliffs in 208 CE and China divided into three warring kingdoms: Cao Wei, Eastern Wu, and Shu Han.
The Han Dynasty was now a memory and other, shorter-lived dynasties (such as the Wei and Jin, the Wu Hu, and the Sui) assumed control of the government and initiated their own platforms from roughly 208-618 CE. The Sui Dynasty (589-618 CE) finally succeeded in reuniting China in 589 CE. The importance of the Sui Dynasty is in its implementation of highly efficient bureaucracy which streamlined the operation of government and led to greater ease in maintaining the empire. Under the emperor Wen, and then his son, Yang, the Grand Canal was constructed, the Great Wall was enlarged and portions rebuilt, the army was increased to the largest recorded in the world at that time, and coinage was standardized across the realm. Literature flourished and it is thought that the famous Legend of Hua Mulan, about a young girl who takes her father’s place in the army, was composed, or at least set down, at this time (the Wei Dynasty has also been cited as the era of the poem’s composition). Unfortunately, both Wen and Yang were not content with domestic stability and organized massive expeditions against the Korean peninsula. Wen had already bankrupted the treasury through his building projects and military campaigns and Yang followed his father’s example and failed equally in his attempts at military conquest. Yang was assassinated in 618 BCE which then sparked the uprising of Li-Yuan who took control of the government and called himself Emperor Gao-Tzu of Tang.
The Tang Dynasty
The Tang Dynasty (618-907 CE) is considered the `golden age’ of Chinese civilization. Gao-Tzu prudently maintained, and improved upon, the bureaucracy initiated by the Sui Dynasty while dispensing with extravagant military operations and building projects. With minor modifications, the bureaucratic policies of the Tang Dynasty are still in use in Chinese government in the modern day. Despite his efficient rule, Gao-Tzu was deposed by his son, Li-Shimin, in 626 CE. Having assassinated his father, Li-Shimin then killed his brothers and others of the noble house and assumed the title Emperor Taizong. After the bloody coup, however, Taizong decreed that Buddhist temples be built at the sites of the battles and that the fallen should be memorialized. Continuing, and building upon, the concepts of ancestor worship and the Mandate of Heaven, Taizong claimed divine will in his actions and intimated that those he had killed now were his counsellors in the afterlife. As he proved to be a remarkably efficient ruler, as well as a skilled military strategist and warrior, his coup went unchallenged and he set about the task of governing his vast empire.
Taizong followed his father’s precepts in keeping much of what was good from the Sui Dynasty and improving upon it. This can be seen especially in Taizong’s legal code which drew heavily on Sui concepts but expanded them for specificity of crime and punishment. He ignored his father’s model of foreign policy, however, and embarked on a series of successful military campaigns which extended and secured his empire and also served to spread his legal code and Chinese culture. Trade flourished within the empire and, along the Silk Road, with the West. Rome having now fallen, the Byzantine Empire became a prime buyer of Chinese silk. By the time of the rule of Emperor Xuanzong (712-756 CE) China was the largest, most populous, and most prosperous country in the world. Owing to the large population, armies of many thousands of men could be conscripted into service and military campaigns against Turkish nomads or domestic rebels were swift and successful. Art, technology, and science all flourished under the Tang Dynasty (although the high point in the sciences is considered to be the later Sung Dynasty of 960-1234 CE) and some of the most impressive pieces of Chinese sculpture and silver-work come from this period.
The Fall of Tang and Rise of the Sung Dynasty
Still, the central government was not universally admired and regional uprisings were a regular concern. The most important of these was the An Shi Rebellion (also known as the An Lushan Rebellion) of 755 CE. General An Lushan, a favourite of the Imperial Court, recoiled against what he saw as excessive extravagance in government. With a force of over 100,000 troops, he rebelled and declared himself the new emperor by the precepts of the Mandate of Heaven. Although his revolt was put down by 763 CE, the underlying causes of the insurrection, and further military actions, continued to plague the government through 779 CE. The most apparent consequence of An Lushan’s rebellion was a dramatic reduction in the population of China. It has been estimated that close to 36 million people died as a direct result of the rebellion, either in battle, in reprisals, or through disease and lack of resources. Trade suffered, taxes went uncollected, and the government, which had fled Chang’an when the revolt began, was ineffective in maintaining any kind of significant presence. The Tang Dynasty continued to suffer from domestic revolts and, after the Huang Chao Rebellion (874-884 CE) never recovered. The country broke apart into the period known as The Five Dynasties and Ten Kingdoms (907-960 CE), with each regime claiming for itself legitimacy, until the rise of the Sung Dynasty.
With the Sung, China became stable once again and institutions, laws, and customs were further codified and integrated into the culture. Neo-Confucianism became the most popular philosophy of the country, influencing these laws and customs, and shaping the culture of China recognizable in the modern day. Still, in spite of advances in every area of civilization and culture, the age-old strife between wealthy landowners and the peasants who worked that land continued throughout the following centuries. Periodic peasant revolts were crushed as quickly as possible but no remedies for the people’s grievances were ever offered and each military action continued to deal with the symptom of the problem instead of the problem itself. In 1949 CE, Mao Tse Tung led the people’s revolution in China, toppling the government and instituting the People’s Republic of China on the premise that, finally, everyone would be equally affluent.

Orde Lama






Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.


Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.






Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.
Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dan sebagainya mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.



Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde Lama hampir sama seperti sekarang.










Penerapan demokrasi orde lama







Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.



Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.



Pembentukan Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)



Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem kabinet parlementer.



Era 1950-1959 adalah di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.













Kabinet-kabinet Era Order Lama



Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yg tak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.



1. 1950-1951-Kabinet Natsir



2. 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo



3. 1952-1953-Kabinet Wilopo



4. 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I



5. 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap



6. 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II



7. 1957-1959-Kabinet Djuanda



Konstituante, Sistem Parlementer Orde Lama



Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yg baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yg berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yg membubarkan Konstituante. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin



Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yg mengakhiri masa parlementer & digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin



Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959



· Kembali berlakunya UUD 1945 & tak berlakunya lagi UUDS 1950



· Pembubaran Konstituante



· Pembentukan MPRS & DPAS



Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama



Ketika negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945 . Kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena :



1. Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.



2. Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.



3. Kas negara kosong.



4. Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.



Usaha - Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi



1. Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.



2. Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.



3. Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti : masalah produksi, makanan, sandang.



4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19 januari 1947.



Upaya- upaya tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1959-1967 . Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia . akan tetapi, kebijakan ini blum dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.



Pada masa orde lama ada dua pelaksanaan



1. Masa demokrasi leberal



2. Masa demokrasi terpimpin



Masa demokrasi liberal
Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:



· Dominanya politik aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa



· Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah



· Tidka mampunya para anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.



Masa Demokrsi Terpimpin
Menurut Ketepan MPRS no. XVIII/MPRS /1965 demokrasi trepimpin adalah kerakyatan yang dipimpn oleh hikmat kebijaksamaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal dalam kenyataanya demokrasi yang dijalankan Presiden Soekarno menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi.Penyimpanyan tersebut antara lain:



1. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai politik



2. Peranan parlemen yang lemah



3. Jaminan hak-hak dasar warga negara masih lemah



4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah



5. Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa yang tidak dijinkan terbit.



Akhirnya dari demokrasi terpimpin memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan presiden Soekarno dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan yang ada yaitu PKI dan militer yang sama-sama berpengaruh. PKI ingin membentuk angkatan kelima sedangkan militer tidak menyetujuinya. Akhir dari demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan.



Pada era orde lama (1955-1961), situasi negara Indonesia diwarnai oleh berbagai macam kemelut ditngkat elit pemerintahan sendiri. Situasi kacau (chaos) dan persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya memuncak pada peristiwa pembenuhan 6 jenderal pada 1 Oktober 1965 yang kemudian diikuti dengan dengan krisi politik dan kekacauan sosial. Pada massa ini persoalan hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian berarti, bahkan cenderung semakin jauh dari harapan.




Unsur-unsur Penegakan Demokrasi



1. Negara hukum



2. Masyarakat madani



3. Infrastruktur politik (parpol, kelompok gerakan, kelompok kepentingan, kelompok penekan)



4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab



Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer



1. Kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuatan ekspekutif



2. Meteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan tindakan kepada DPR



3. Program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian anggota parlemen








Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi.



Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru, dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur pentinga yang disebut Demokrasi Ekonomi.



Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33. Dan 34.



Demokrasi Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :



- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.



- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.



- Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.



- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.



- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan masyarakat.



- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.



- Fakir miskin serta anak terlantar, dipelihara oleh pemerintah.


















Bukti Kemegahan Indonesia Peninggalan Orde Lama



A. MASJID ISTIQAL

Masjid Istiqlal adalah masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana pemancangan batu pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederich Silaban.
Yang Seorg Kristen,dengan komplek gereja kathredal di depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat melambangkan persatuan etnis,suku,dan agama



B. MONAS-MONUMEN NASIONAL




Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah presiden Sukarno, dan monumen ini dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional yang terletak tepat di tengah Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari sepanjang pekan, kecuali hari senin pada pekan terakhir setiap bulannya monumen ini tutup



.
Dirancang oleh 2arsitek, salah satu nya arsitek nomor 1 Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan saat ini tugu ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah seperti bunker,dan berbagai peninggalan sejarah,budaya,dan lain-lain Bangsa dan Negara Indonesia. didalam bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat dari emas.



C. ISTANA BOGOR





merupakan salah satu dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan dan fauna yang menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa – rusanya yang indah yang didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Saat ini sudah menjadi trend warga Bogor dan sekitarnya setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya berjalan- jalan diseputaran Istana Bogor sambil memberi makan rusa- rusa indah yang hidup di halaman Istana Bogor dengan wortel yang diperoleh dari petani- petani tradisional warga Bogor yang selalu siap sedia menjajakan wortel- wortel tersebut setiap hari libur.